Saya sependapat dengan Bapak bahwa sudah seharusnya Guru dan Dosen di Indonesia dibekali dengan standardisasi dan sertifikasi, karena pada dasarnya standardisasi dan sertifikasi Guru dan Dosen hanyalah satu dari sekian masalah yang telah menjadi batu karang dalam dunia pendidikan kita. Jika selama ini permasalahan pendidikan kita ada pada; pendidik, sistem, dan anak didik, maka sekarang masalah dapat ditambah dengan adanya politisasi porsi anggaran pendidikan dalam APBN. Kehadiran BOSpun seakan-akan hanya menjadi “iklan pemanis” dalam masyarakat pendidikan kita. Semoga sertifikasi dan standardisasi Guru dan Dosen dapat menciptakan bukan hanya pengajar yang berkualitas tetapi juga menciptakan ujung tombak dalam perjuangan revolusi pendidikan di tanah air.
Waduhh Pak terus klo anggaran tersedot untuk gaji guru dan pegawai, mau dapat anggaran tambahan darimana?nambah defisit dong..nambah utang lagi deh…hehehe

@ Tasa
Lebih baik mendapat gelar dan julukan-julukan bagi pengajar, semoga dengan adanya gelar2 dan panggilan tersebut emosi mereka mendingin karena gaji bulan ini telat dibayarkan hehehe
salam

*kasih banyu adem teh legi buat ingki (javanese gramatically error is beyond my responsibility )

tuh kan jadi lupa mau ngomong apa ntar deh diinget2 lagi, peace, komentar ini jangan diapus yach

Jadi, undang-undang soal guru dan dosen tidak lahir pada 2006.

Mengapa “komunitas guru (asosiasi profesi guru) di daerah-daerah belum terbentuk dan belum mengambil inisiatif ke arah itu,” sepertinya ini berhubungan dengan persoalan ketidakadilan. Soal minimnya akses. Soal kesempatan yang tak sama bagi orang-orang di kota-kota besar dan mereka yang ada di daerah-daerah. Belum termasuk jika bicara daerah-daerah terpencil.

Sayangnya, cara pandang pemerintah masih teramat Jakarta sentris.

Padahal, kesempatan buat ikut aneka forum ilmiah, ikut organisasi mumpuni, dan peluang buat dapat pengahrgaan yang sesuai dengan bidang pendidikan adalah hal langka bagi guru dan dosen di daerah. Padahal lagi, segala hal tadi bisa jadi unsur pendukung profesi buat melengkapi nilai minimal 850 sebagai bagian portofolio agar lulus dan beroleh sertifikasi.

Padahal Indonesia bukan hanya Jakarta.

Tersebutlah internet untuk mengakselerasi ketertinggalan informasi dan pengetahuan. Tapi bicara soal kuantitas dan kualitasnya di daerah-daerah (belum bicara daerah-daerah terpencil) sungguh bisa bikin sesak di dada.

Bukan hanya soal ketersediaan dan kecepatan aksesnya. Tapi juga pemahamannya. Maka, jangan heran jika jejarang digital ini ada yang menganggapnya adalah mainan belaka, serupa Nintendo atau Sony PlayStation.

Inisiatif tidak hadir, karena memang tak ada infrastruktur yang siap dan disiapkan untuk itu.

Bukankah ini keadaan sejak bertahun lampau. Saat pembonsaian yang membuat kita cenderung merasa aman dalam zona nyaman.

Perasaan seolah tak perlu lagi berbuat sesuatu yang perlu, karena toh semua hal dan setiap masalah sudah ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Kita diminta saja untuk menerima seperti apa adanya. Kritik, otokritik, punya pendapat sendiri dan keberanian buat mengungkapkannya jadi barang terlarang.

Subversif.

“Pemerintah akhirnya melakukan lebih banyak dari yang seharusnya,” namun buat saya masih sangat sedikit dan kurang yang sekarang dilakukan pemerintah dari yang seharusnya.

Implikasi anggaran dari pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen memang menjadi besar. Namun, tak perlu jadi luar biasa jika saja tata kelolanya sempurna dan jauh dari kebocoran.

Hingga akhir tahun lalu, sebagian guru yang lulus program sertifikasi dari kuota 60 ribu orang yang ikut program itu di tahun 2006, belum beroleh hak tunjangannya. Padahal hak itu mestinya diperoleh sejak Oktober 2007.

Komersialisasi dengan rujukan pada industrialisasi pendidikan di Amerika Serikat saya duga menjadi sebab mengapa pemerintah mereka tidak bermurah hati. Pemerintah dari sebuah negara maju dengan status adikuasa yang jadi pengonsumsi energi dari bahan bakar fosil paling besar di dunia.

Pada kasus di Indonesia, dunia pendidikan kini masuk dalam jerat industri saat pemerintah seperti lepas tangan begitu saja dengan alasan pendidikan yang memang semestinya jadi barang mahal. Ketika perguruan tinggi berstatus negeri berubah jadi sebuah badan hukum, ada konsekuensi untuk mendanai operasional mereka sendiri.

Saat sumbangan “wajib” uang gedung dan rupa-rupa pungutan diterapkan pada sekolah-sekolah berstatus negeri. Apalagi ketika institusi pendidikan swasta yang hadir dan menjamur, seolah jadi penolong bagi keringnya kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang bisa disediakan pemerintah.

Pemerintah lalu seolah-olah bisa melepaskan tangannya.

Ini melahirkan logika beban untung-rugi dalam pertarungan modal.

Siapa bisa menahan dan menanggung beban itu? Tentu mereka yang punya kemampuan saja.

Uang.Relasi.Kuasa.

Btw, judulnya lebih bagus dari yang kemaren (yg menimbulkan sedikit ambigu) hehe…

Selamat datang Pak Haris. Semoga dukungan Bapak mampu membuat kinerja kami lebih baik.

Kasihan para guru di Indonesia selama ini “dibohongi” dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal gelar tersebut tidak bisa membantu meningkatkan standar kehidupan mereka.

Hehehe, gelar doang? lebih baik kesejahteraan ditingkatkan, males banget deh dipuji2 pahlawan tanpa tanda jasa doang, gombal

iya apalagi guru SD tuh, mengajarkan baca, tulis, hitung (calistung), seharusnya mereka dapet gaji yang lebih besar. hmmm…..

kabarnya, orang lebih memilih bekerja di sekolah swasta terpadu / internasional karena gajinya lebih besar daripada sekolah negeri / swasta biasa. wah, gak salah juga emang kerja itu untuk cari yang segala sesuatunya lebih baik ya