This article was published by The Jakarta Post on May 12, 2008. Read the article on The Jakarta Post, here.

Yes we hate America. We hate their stupid culture and we condemn their arrogance. George W. Bush is the worst American president and it’s so exciting that even most Americans think that way too. We curse at them when we see news on TV about Afghanistan and Iraq.

We feel offended when they call our Muslim brothers and sisters terrorists. Thus, some of us even praise Osama bin Laden for his notorious success in making America look like a fool.

We support every demonstration in front of the U.S. Embassy and burning their flag is fine because it’s a representation of our solidarity to those who are oppressed and poor.

And we wish someday we could have a president like Sukarno again who bravely said to America, “Go to hell with your aid!”

But shamefully, the reality is we actually love America so badly. We have to admit this fact.

Of course we do, that’s why there’s a McDonald’s on every corner in Jakarta. Of course we do, that’s why Starbucks is the coolest place to hang out for young Indonesians in Jakarta. And of course we do, that’s why more and more young Indonesians in small cities dress themselves like Brad Pitt and Angelina Jolie.

Who doesn’t love American movies? At least I do. I love Al Pacino and Robert De Niro. I love Steven Spielberg and Martin Scorsese. In my opinion, Hollywood movies are the greatest heritage of American pop culture.

Let’s face it, we can’t avoid America. Especially the young ones. Everywhere we go and everytime we breath we see America with all its products and values.

Some of us can’t live without a computer and internet connection. We worship Bill Gates for inventing softwares that enable us to live so much easier.

Some of us can’t live without an iPod, the small gadget created by Steve Jobs has become part of our daily lives. And we use it to listen to our favorite American singers like Mariah Carey and Usher.

It’s inevitably to avoid America, you may say you hate it but deep down inside you know you love it too. At least you know you love their inventions on technology.

Believe it or not, even Indonesians who love to perform demonstrations on the streets and sometimes protest against American policies actually watch CNN to grasp some of America’s freedom of speech.

Don’t feel guilty if you’re one of them, I suggest you to smile and laugh. Forget all those radical comments. This is 21st century and it’s not the World War II. Don’t be afraid of all the threats that the radicals make because even radicals love to eat KFC’s chickens.

It’s fine to have a little bit of America in you. It’s fine to have a little bit of France or Japan in you. You shouldn’t be ashamed of yourself as long as the Indonesian factor in your blood dominates your way of thinking.

Having a little bit of something else from other countries gives you a better perspective in looking at this world. It also gives you the ability to make great changes to your community.

I encourage every young Indonesian who currently lives in a foreign land to learn new things as many as possible. If you live in an advanced country then you have a better chance to teach our people on how other culture can progress.

Let those Americans laugh thinking that we want to be like them, but let’s keep it inside that someday we will laugh together with them.

The picture above was taken from here.

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Saya tertarik bergabung ajakan Kang Tasa dan anak-anak muda di Washington DC ini karena misi dan visi organisasi yang 110% kebetulan klop dengan cita-cita yang selama ini saya dambakan, meski umur sudah tidak 19-25 tahun lagi. Satu dekade lalu, ketika krisis ekonomi menghantam negeri kita, yang kelimpungan ternyata bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tepat mana yang tidak tepat. Bangsa Indonesia seperti abis kena diare berkepanjangan, lalu dehidrasi dan pikirannya banyak yang terganggu. Tidak kurang kita saksikan berbagai konflik terjadi karena hal yang sangat sepele. Sisi positifnya ada juga, masyarakat menikmati banyak sekali acara dagelan yang ditampilkan oleh para politikus, pengamat, pejabat pemerintah, dan public figure lainnya, di berbagai media massa.

Ketika itu, saya membantu WANGO (World Association of NGO) menyelenggarakan workshop nasional mengenai “universal values” yaitu nilai-nilai luhur yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat di dunia dengan latar belakang ras, agama, nasionalisme, atau bahasa yang berbeda. Contohnya, nilai luhur semangat kepahlawanan — seluruh lapisan masyarakat dunia menjunjung tinggi nilai itu. Workshop dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang mewakili organisasi keagamaan, masyarakat, budaya, politik, dan komunitas pendidik. Melalui diskusi dan presentasi, para toma dan toga menyatakan kekhawatirannya akan keadaan yang sedang terjadi yang akan menggerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Apa itu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Jawabannya ada di kepala setiap orang. Tokoh Orba tentu memberi jawaban nilai-nilai P4 yang berderet sampai puluhan itu. Tokoh agama mungkin akan memberi daftar nilai dari kitab sucinya masing-masing. Tokoh aliran kepercayaan mungkin akan mengingatkan agar selalu eling dan waspada. Para pendidik akan mengacu pada pengalaman, pengetahuan, keyakinan dan pemahamannya sendiri-sendiri. Mengingat dahsyatnya perubahan sosial yang sedang terjadi, serta beragamannya nilai-nilai luhur, maka berbagai inisiatif di Departemen Pendidikan Nasional muncul ke permukaan. Ada kelompok kajian Pendidikan Budi Pekerti, ada kelompok kerja perumusan kembali Pendidikan Moral Pancasila atau Pendidikan Kewargaan Negara, ada Perumusan Iptek dan Imtaq. Bukan hanya pemerintah yang melakukan inisiatif ini, Kadin dan beberapa organisasi masyarakat pun melakukan kegiatan serupa.

Saya sendiri memulai seri Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di 10 SMP yang tersebar di beberapa propinsi, melanjutkan workshop nasional yang sudah dilakukan dengan format yang serupa. Workshop Pembangunan Karakter Bangsa di daerah diikuti oleh Komite Sekolah (masyarakat yang peduli dengan pendidikan) dan guru. Workshop mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang paling penting yang akan menjadi mandat masyarakat kepada sekolah untuk mencoba menanamkannya. Pendekatannya betul-betul “bottom-up,” semua masukan welcome. Pada awal workshop sudah disampaikan agar hadirin melupakan sejenak nilai-nilai luhur yang telah dirumuskan oleh para akhli di Jakarta melalui Pendidikan Pancasila atau lainnya. Pada saat reformasi itu Departemen Pendidikan Nasional baru saja pensiun dari peran “Ministry of Truth” yang telah dipikulnya selama 5 dekade lebih. Hasilnya ternyata sangat membanggakan. Nilai-nilai luhur budi pekerti yang menjadi mandat masyarakat agar ditanamkan oleh sekolah kepada putra-putrinya tidak jauh berbeda dengan apa yang selama ini telah dirumuskan, seperti kejujuran, keberanian, toleransi dan menghargai sesama, disiplin, keimanan, kebersihan, kerja keras, kebangsaan, dan lain-lainnya.

Daftar nilai-nilai itu sudah berserakan di berbagai buku yang mengulas mengenai budi pekerti. Ambil saja salah satu, kita akan mendapatkannya. Yang terpenting itu justru pelaksanaannya, integritas pribadi sebagai perwujudan kejujuran - “do what you said, and say what you meant.” Selama ini kita tidak bisa jujur bahkan kepada diri sendiri. Di tembok sekolah tidak jarang kita saksikan slogan “kebersihan itu sebagian dari iman” tetapi sampah di mana-mana. 99% WC sekolah negeri jorok abis. Guru-guru pun tidak berkomentar apa-apa. Di sekolah belajar biologi, tetapi pot-pot tanaman di depan kelas pada kering kerontang, sebagian dijadikan asbak oleh guru-guru. Guru Matematika dan IPA mengajarkan kejujuran alam, kalau 2 kali 2 itu empat, tetapi masuk kelas sering terlambat, dan siswa mencontek dibiarkan. Berbagai paradoks ini kita alami di sekolah, di tempat pembudayaan manusia Indonesia. Oleh karena itu, mandat masyarakat ini harus menjadi acuan wajib bagi seluruh pendidik, guru dan kepala sekolah, dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Maka dalam workshop itu dirumuskanlah cara mengimplementasikan penanaman nilai-nilai luhur ini. Ternyata tidak mudah. Sekolah harus mengurutkan prioritas mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Setelah diurut, maka nilai luhur yang paling penting dijadikan budaya sekolah atau “corporate culture.” Sekolah yang mengadopsi “disiplin” sebagai corporate culture menerapkan sistem poin, misalnya, siswa terlambat 5 menit dapat 5 poin, buang sampah sembarangan 10 poin, dsb. Akumulasi poin sampai jumlah tertentu akan menjadi hukuman berat, seperti drop-out. Sekolah yang mengadopsi “kebersihan” sebagai corporate culture, nampak lingkungannya sangat bersih dan asri, agak mirip-mirip sekolah jepang, sepatu dibuka, lantainya mengkilat kinclong, WC-nya mirip restroom hotel, bikin betah berlama-lama di sana. Sungguh mengesankan. Jika saja gerakan seperti ini dapat dilakukan secara istiqomah di lebih dari 200.000 sekolah di tanah air, maka kita akan menyambut generasi mendatang dengan sumringah.

Jakarta MEMANG butuh revolusi budaya. Sudah saatnya masyarakat “engage” dalam kegiatan pendidikan anak-anaknya di sekolah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sudah saatnya Indonesia mempunyai masyarakat madani yang peduli dengan pembangunan watak dan karakter anak bangsa. Kita dapat memanfaatkan lembaga Komite Sekolah di lingkungan masing-masing atau terlibat dalam kegiatan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Kenaggotaannya terbuka dan sifatnya sukarela. Di Amerika, mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Mereka bekerja tanpa gaji tetapi pengaruhnya sangat besar, bisa memecat kepala dinas atau kepala sekolah jika aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan. Apakah kita sudah mengarah ke sana?

Picture was taken from here.

Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir setiap sudut kota. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan penjelasan tentang upaya untuk mengatasi kemiskinan di perkotaan sekaligus pula untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin.

Peremajaan Kota

Pendekatan konvensional yang paling populer adalah menggusur permukiman kumuh dan kemudian diganti oleh kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih bermartabat. Cara seperti ini yang sering disebut pula sebagai peremajaan kota bukanlah cara yang berkelanjutan untuk menghilangkan kemiskinan dari perkotaan.

Kemiskinan dan kualitas lingkungan yang rendah adalah hal yang mesti dihilangkan tetapi tidak dengan menggusur masyarakat telah bermukim lama di lokasi tersebut. Menggusur adalah hanya sekedar memindahkan kemiskinan dari lokasi lama ke lokasi baru dan kemiskinan tidak berkurang. Bagi orang yang tergusur malahan penggusuran ini akan semakin menyulitkan kehidupan mereka karena mereka mesti beradaptasi dengan lokasi permukimannya yang baru.

Di Amerika Serikat, pendekatan peremajaan kota sering digunakan pada tahun 1950 dan 1960-an. Pada saat itu permukiman-permukiman masyarakat miskin di pusat kota digusur dan diganti dengan kegiatan perkotaan lainnya yang dianggap lebih baik. Peremajaan kota ini menciptakan kondisi fisik perkotaan yang lebih baik tetapi sarat dengan masalah sosial. Kemiskinan hanya berpindah saja dan masyarakat miskin yang tergusur semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena akses mereka terhadap pekerjaan semakin sulit.

Peremajaan kota yang dilakukan pada saat itu sering disesali oleh para ahli perkotaan saat ini karena menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kemiskinan perkotaan yang semakin akut, gelandangan dan kriminalitas. Menyadari kesalahan yang dilakukan masa lalu, pada awal tahun 1990-an kota-kota di Amerika Serikat lebih banyak melibatkan masyarakat miskin dalam pembangunan perkotaannya dan tidak lagi menggusur mereka untuk menghilangkan kemiskinan di perkotaan.

Aktivitas Hijau oleh Masyarakat Miskin

Paling sedikit saya menemukan dua masyarakat miskin di Jakarta yang melakukan aktivitas hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sembari menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Seperti dapat ditemui di Indonesia’s Urban Studies, masyarakat di Penjaringan, Jakarta Utara dan masyarakat kampung Toplang di Jakarta Barat mereka mengelola sampah untuk dijadikan kompos dan memilah sampah nonorganik untuk dijual.

Aktivitas hijau di Penjaringan, Jakarta Utara dilakukan melalui program Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri yang diprakarsai oleh Mercy Corps Indonesia. Masyarakat miskin di Penjaringan terlibat aktif tanpa terlalu banyak intervensi dari Mercy Corps Indonesia. Program berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan kumuh di Penjaringan. Masyarakat di Penjaringan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini dan mereka yakin untu mampu mendaurlang sampah di lingkungannya dan menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan yang juga akan berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di lingkungannya.

Sementara itu aktivitas hijau di kampung Toplang, Jakarta Barat diprakarsai oleh dua orang pemuda kampung tersebut yang juga adalah aktivis Urban Poor Consortium dan mengetahui bisnis pendaurulangan sampah. Kedua orang ini mampu meyakinkan rekan-rekan di kampungnya untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah. Seperti yang terjadi di Penjaringan, masyarakat kampung Toplang mendukung penuh dan antusias terhadap bisnis pendaurulangan sampah ini. Malahan mereka optimis bahwa kegiatan mereka juga dapat mendaurulang sampah dari luar kampung mereka dan menciptakan lebih banyak pendapatan bagi masyarakat kampung Toplang.

Kedua aktivitas hijau tersebut adalah wujud pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Peranan Mercy Corps Indonesia yang memprakarsai program Lingkungan Sehat Masyarakat Mandiri di Penjaringan, Jakarta Utara dan dua orang aktivis pemuda asal kampung Toplang yang memprakarsai aktivitas hijau di kampung Toplang adalah sangat vital dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini. Tanpa inisiatif mereka, pemberdayaan masyarakat miskin tidak akan terjadi dan kemiskinan tetaplah menjadi masalah di kedua permukiman kumuh tersebut.

Penutup

Cara untuk mengatasi kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin adalah tidak dengan menggusurnya. Penggusuran hanyalah menciptakan masalah sosial perkotaan yang semakin akut dan pelik. Penggusuran atau sering diistilahkan sebagai peremajaan kota adalah cara yang tidak berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.

Aktivitas hijau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Penjaringan dan Kampung Toplang merupakan bukti kuat bahwa masyarakat miskin mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan juga mengentaskan kemiskinan. Masyarakat miskin adalah salah satu komponen dalam komunitas perkotaan yang mesti diberdayakan dan bukannya digusur. Solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan adalah pemberdayaan masyarakat miskin dan bukanlah penggusuran.

Picture is used from here.

Krisis perbukuan seperti yang terjadi di tanah air hampir tidak pernah terdengar di persekolahan Amerika. Siswa-siswa sangat dimanjakan oleh sistem perbukuan Amerika. Buku-buku teks, buku pendukung, buku pengayaan, dan referensi, semuanya tersedia di perpustakaan sekolah. Setiap siswa mendapat pinjaman buku teks untuk setiap mata pelajaran. Siswa juga dapat meminjam buku apa saja sesuai dengan minatnya, melalui perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, atau fasilitas peminjaman antar perpustakaan. Setiap siswa diharapkan memelihara buku teks dengan baik. Setelah naik kelas, buku teks dikembalikan ke sekolah untuk digunakan kembali oleh adik kelasnya. Begitulah seterusnya. Sekolah, distrik, atau negara bagian baru akan memperbaharui dan mengganti buku teks di sekolah setiap enam tahun sekali.

Musim pengadaan buku teks dimulai pada bulan April. Ada dua proses pengadaan buku teks di AS; adopsi formal buku teks dan pasar bebas. Yang diincar oleh penerbit adalah proses adopsi formal buku teks yang berlaku di 22 negara bagian, terutama Texas, California, dan Florida. Di kelompok negara bagian ini, buku teks yang akan digunakan oleh sekolah terlebih dahulu diuji kualitasnya oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian. Hanya buku-buku yang telah lulus evaluasi yang akhirnya akan dibeli oleh pemerintah negara bagian. ”The Big Three” negara bagian Texas, California, dan Florida senantiasa selalu menjadi perhatian utama para penerbit. Ke tiga negara bagian ini mempunyai populasi siswa SD-SMA sekitar 13 juta, sedang 19 negara bagian lainnya hanya 12,7 juta siswa. Meskipun jumlah siswa di ketiga negara bagian ini berbeda-beda; California lebih dari 6 juta siswa, Texas lebih 4 juta siswa, dan Florida sekitar 3 juta siswa, tetapi anggaran pengadaan buku teks mereka hampir sama. Pada tahun anggaran 2003/04, sebagai contoh, ke tiga negara bagian ini membelanjakan $900 juta untuk bahan instruksional termasuk buku teks. Meski unit cost berbeda untuk pembelian barang yang hampir sama, masyarakat tidak ribut karena lelang dilaksanakan secara fair, kompetitif, dan terbuka, dan dilaksanakan oleh sebuah unit khusus pengadaan yang sangat profesional.

Pengadaan buku teks di 28 negara bagian lainnya, seperti New York, Pensylvania, dan Ohio dilakukan melalui mekanisme pasar bebas. Sekolah atau distrik bebas memilih buku yang paling sesuai dengan Guidelines yang dikeluarkan oleh negara bagian. Meski populasi siswa SD-SMA di negara bagian tersebut sangat besar, penerbit tidak terlalu kuatir dalam memasarkan buku-bukunya. Logika bisnis penerbit umumnya akan berupaya masuk ke dalam daftar adopsi di negara-negara bagian dengan sistem adopsi formal buku teks untuk menutup biaya disain dan pengembangan yang tinggi, lalu menarik untung di negara-negara bagian yang menganut mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, persaingan agar masuk daftar adopsi di negara bagian, terutama ”The Big Tree,” menjadi sangat kritis, bahkan seringkali menentukan hidup matinya bisnis mereka.

Seluruh penerbit berupaya masuk dalam daftar buku yang diadopsi dengan berbagai cara, termasuk membeli perusahaan saingan. Dalam bisnis dengan turn-over milyaran dollar ini, penerbit gurem akhirnya harus mengalah dan membiarkan perusahaannya ditelan dan menjadi bagian dari konglomerasi penerbit raksasa yang menguasai seluruh bisnis buku teks dan bahan pelajaran di Amerika. Penerbitan buku teks di Amerika saat ini hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan raksasa, yaitu Pearson, perusahaan Inggris; Vivendi Universal, perusahaan Perancis; Reed Elsevier, perusahaan patungan Inggris dan Belanda; dan McGraw-Hill, perusahaan konglomerasi Amerika. Penerbit gurem atau setengah gurem akhirnya hanya melakukan sub-kontrak (maklun) pekerjaan pengembangan atau penulisan dari penerbit-penerbit raksasa.

Proses penulisan buku teks di Amerika nampaknya telah berevolusi menjadi sebuah proses industri dari pada sebuah proses pedagogi. Penulisan buku teks di sebagian besar penerbit Indonesia juga sudah mengikuti ”trend” yang tidak menggembirakan ini. Penulisan buku terdiri dari kegiatan mengumpulkan bahan, mengidentifikasi topik, menulis, mengedit, sampai pada tahap finalisasi setelah mendengar berbagai umpan balik (edit final), dilakukan oleh para ”pekerja” yang berbeda dan waktu yang berlainan. Seringkali satu sama lain tidak mengenal atau berkomunikasi dengan baik. Hanya seorang editor yang mengelola aliran pekerjaan penulisan buku itu semua. Topik-topik diidentifikasi dari referensi buku-buku teks yang pernah terbit sebelumnya, lalu diramu sehingga menjadi sangat komprehensif. Editor memutuskan topik-topik atau outline buku teks yang akan ditulis. Setelah puas dengan outline yang akan ditulis, editor menyewa beberapa “pekerja” penulis buku untuk mengembangkan outline dan menulis buku.

Dalam penulisan buku teks, Texas sering menjadi patokan utama. Meski hampir semua negara bagian mengeluarkan Guidelines, State Framework, Curriculum, atau Standar Kompetensi Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, tetapi aturan Texas yang dikenal dengan TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills) paling banyak memberikan pengaruh. Hal ini karena Texas merupakan satu-satunya negara bagian yang mengatur pengadopsian buku teks TK sampai SMA secara lengkap. Negara bagian California mengatur pengadopsian buku teks hanya untuk TK sampai kelas 8. Standar kompetensi beberapa negara bagian memang nampak belum banyak berkembang secanggih Texas. Dokumen TEKS disusun oleh anggota Texas Board of Education yang terdiri dari para akhli kurikulum, guru, dan politikus yang umumnya berpandangan ”konservatif.”

Selain Texas, pengaruh standar pendidikan California yang mewakili pandangan ”liberal” tampak cukup kuat. Penulisan buku-buku teks akan selalu dihadapkan pada dua pandangan yang hampir berseberangan antara ”konservatif” atau ”tradisional” dan ”liberal.” Terlalu banyak ”teori evolusi,” buku teksnya akan ditolak oleh tim adopsi konservatif, sedang kalau lupa merepresentasikan semua kelompok etnik, ras dan jender, akan ditolak mentah-mentah oleh tim adopsi liberal.

Editor buku teks akan senantiasa selalu mengikuti perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Seorang editor aktif mengikuti berbagai seminar, workshop, atau lokakarya pendidikan di universitas-universitas, lembaga pemerintah, atau lembaga-lembaga riset untuk mengikuti perkembangan hasil riset, jargon-jargon baru, dan kecenderungan-kecenderungan yang akan datang; seperti accelerated learning, active learning, dan sebagainya. Kesempatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi nama-nama yang sedang ”naik daun” dalam dunia pendidikan yang mempunyai nilai jual pasar, untuk dicantumkan sebagai ”penulis” buku teks yang akan segera diterbitkan. Persis seperti yang terjadi di tanah air.

Penampilan buku teks siswa SD, SMP dan SMA sangat ”berbobot.” Terbuat dari kertas glossy yang tebal dengan kualitas printing yang bagus, penampilan buku teks siswa SD hampir sama dengan penampilan buku teks mahasiswa. Kalau dilihat perkembangannya dalam empat dekade ke belakang, ketebalan buku teks memang selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, bobot buku teks ternyata sudah mulai mengancam kesehatan siswa. Beberapa negara bagian seperti California, Tennessee, dan enam negara bagian lain sedang dalam proses legislasi untuk menentukan berat maksimum buku teks yang boleh diproduksi. Buku-buku teks untuk mata pelajaran pokok seperti matematika, sains, sejarah, dan membaca, semakin lama semakin tebal dan berat. Anak-anak SD, SMP dan SMA pergi ke sekolah dengan backpack yang berat layaknya regu pencinta alam yang ingin menaklukkan puncak Gunung Himalaya. Organisasi pediatrik dan chiropractic telah mengeluarkan rekomendasi, berat buku teks dan lainnya dalam backpack siswa agar tidak melebihi 20% dari berat badan siswa. Ke depan, buku teks harus lebih ringan, tahan lama, dengan kualitas printing yang sama atau lebih bagus. Tentu tidak mudah dan tidak murah. Beberapa sekolah telah mulai merintis penggunaan laptop sebagai pengganti buku teks, dan beberapa perpustakaan sudah merintis e-library dengan meminjamkan e-book, sebagai respon terhadap kesehatan dan meningkatnya volume informasi di abad ini.

Pelajaran Bagi Pengembangan Buku Teks di Indonesia

Sistem pengembangan buku teks di AS sudah semakin mengarah menjadi sebuah ”industri” perbukuan dengan margin yang tinggi. Jaminan mutu sepenuhnya diserahkan pada pilihan, kapasitas dan intelektual pasar. Indonesia sebaiknya tidak mengikuti kecenderungan ini. Pasar Indonesia nampaknya belum siap dan belum secanggih pasar AS. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia baru 6,8 tahun (SMP Kelas 1), dan tingkat pendapatan per kapita 1/40 warga AS, sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh segelintir perusahaan penerbit yang bermodal besar. Pemerintah harus tetap dapat berperan agar kualitas pedagogik dapat tetap terpelihara.

Satu pelajaran yang paling berharga, buku teks di AS tidak perlu diganti dengan berubahnya kebijakan dalam kurikulum pendidikan. Perubahan kebijaksanaan atau kurikulum hanya mengubah metode pembelajaran. Buku teks dapat mengambil posisi sebagai buku referensi sementara guru aktif memperkaya materi pembelajaran dari berbagai literatur yang sangat dini dan kontekstual. Kadang-kadang siswa disuruh menyimak artikel di koran atau di internet untuk memenuhi tujuan instruksional tertentu. Persepsi masyarakat di Indonesia, ”Ganti Menteri, Ganti Kurikulum, Ganti Buku” sebenarnya ulah penerbit untuk melanggengkan usahanya. Sayangnya, guru dan kepala sekolah ikut memberi dukungan terhadap penggantian buku teks itu. Sebagian karena iming-iming rabat 30% - 40% dari penerbit, jika guru dapat menjual bukunya langsung kepada siswa. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah dan DPR harus secara tegas melarang bagi penerbit atau pedagang buku untuk menjual langsung atau berhubungan dengan guru atau sekolah, karena ini praktek bisnis yang sangat berbahaya. Berdasar pengalaman penulis pribadi sebelumnya sebagai Wakil Komite Sekolah di SMPN 13 Jakarta dan Wakil Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi, perilaku penerbit menawarkan rabat langsung kepada guru dan sekolah merupakan praktek bisnis yang sangat mewabah dan sangat menggoda. Kalau Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan bersikap pasif dan membiarkan praktek ”korupsi” terang-terangan dan kasat mata ini menjalar sampai ke sekolah dan kelas, maka sampai kapan pun sistem perbukuan di Indonesia tidak akan efektif.

Cara berikutnya untuk mengatasi pergantian buku ialah dengan sistem peminjaman. Awalnya sekolah perlu mengadakan satu siswa satu buku untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya, sekolah meminjamkan kepada siswa untuk satu tahun ajaran penuh. Tahun ajaran baru tidak menciptakan kegiatan orang tua membeli buku-buku baru karena sekolah menyediakan buku tahun lalu yang masih dapat dipakai. Sistem peminjaman juga menanamkan sifat tanggung jawab kepada siswa untuk memelihara dan menjaga barang pinjaman dengan baik.

Mata pelajaran di SD, SMP dan SMA di Indonesia sebaiknya juga dikelompokkan menjadi 4-6 mata pelajaran saja. Memang sungguh ironis, di satu pihak sekolah-sekolah di Indonesia masih kekurangan buu dan guru, tetapi di pihak lain, banyak rumpun-rumpun bidang studi yang dipecah menjadi beberapa mata pelajaran yang menuntut buku dan guru sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga ratio murid terhadap buku dan guru menjadi kurang efisien. Pelajaran IPA menjadi tiga mata pelajaran yang menuntut buku dan guru berbeda, demikian juga IPS. Padahal kalau dilihat dari substansi materi, rumpun pelajaran IPA di sekolah bukan ”rocket science” yang memerlukan buku dan guru dengan keahlian khusus. Penyederhanaan mata pelajaran juga akan memudahkan pemahaman materi dalan konteks kehidupan siswa sehari-hari, sehingga pendidikan yang didapat oleh siswa di sekolah menjadi lebih berarti.

Dalam pengadaan buku, sebaiknya tidak boleh ada ”monopoli kekuasaan” di tangan satu atau segelintir orang dalam membuat keputusan adopsi buku. Sistem adopsi buku teks untuk menjamin kualitas buku di AS dilakukan bervariasi, ada yang di tingkat negara bagian, tingkat distrik, atau tingkat sekolah. Sebenarnya sistem adopsi sangat tergantung dari efektivitas penyampaian akuntibilitas publik. Di tingkat sekolah, perlu ada panitia khusus yang diawasi oleh Komite Sekolah yang aktif dan punya integrasi. Demikian juga kalau pengadopsian dilakukan di tingkat kabupaten atau propinsi. Namun demikian, penentuan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah untuk seluruh Indonesia tidak selamanya akan efektif. Sekolah-sekolah di desa yang terpencil sebaiknya dilakukan di tingkat kabupaten atau propinsi.

Langkah Depdiknas untuk mengembangan ”e-book” layak disambut dengan sangat baik. Mulai tahun 2007, Depdiknas telah mengembangkan jaringan elektronik ke seluruh sekolah di Indonesia. Lalu, Depdiknas membeli hak cipta (”copy right”) buku-buku teks untuk disajikan secara terbuka di website bagi siapa saja yang memerlukan. Siswa, guru atau sekolah tinggal mendownload dan mencetaknya. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi siswa tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena tidak punya buku. Kendalanya hanya satu, sejauh mana siswa mempunyai akses internet dengan bandwith internet yang memadai agar dapat download buku teks tersebut.

For many of us, June and July were the most favorite months during our childhood. It was when we had a long holiday. Some of you went to your grandparents’ house, went abroad or out of town, joined a short course, or just stayed at home and enjoyed the holiday. We had so much pleasure buying new books, uniforms, shoes, bags, and other school needs to start another new education year.

That is a sweet memory we never forget. At that time, we did not know and never thought how much money that our parents spent for our school fees and other things we needed for school. As time goes by, we can now see the reality of life which is not always as easy as our childhood.

A period of education year has ended and the new education year will start soon. Ideally, this is the chance for all people to improve their knowledge. However, das sein and das sollen not identical for all times. In fact, many people could not have the benefit of this. Until now, a big number of Indonesian citizens are uneducated not only in remote areas but also in big cities like Jakarta and Bandung.

In 2003, 6.025.940 people in Central Java, more than 20 percent of total population, did not finish their primary school. In Banjar, Ciamis, West Java, in the year 2004, more than 50 percent only finished their primary school. This is the truth that we can’t deny and should be our concern.

There are a lot of reasons behind this problem. High cost of education becomes the main reason. Nowadays, there are programs of free school in some areas in Indonesia. In West Jakarta, a primary school already has this program. Some schools in Surabaya and other areas in Indonesia also have this program. Unfortunately, that’s not enough to fulfill the needs of education for all Indonesian citizens.

On the other hand, the free school program has its dilemma impact. This program decrease teachers’ income. A teacher in SMUN I Bontang, East Borneo stated that, “We support this program. To improve the quality of education, some additional education need must be fulfilled by teachers. However, teachers don’t have a good income.”

In this new education year, the fee to enter a private primary school in Jakarta is around Rp 10 million. Can you imagine how expensive our education cost is? Consider that half of Indonesian citizens are still below the poverty rate because they don’t have the privilege to have education.

Universal Declaration of Human Rights in article 26 states that:

“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages.”

In more details, this right is stated in article 13 paragraph (1) and (2) of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. And, article 5 paragraph (1), Indonesian Act No. 20 in year 2003, concerning National Education System, states that:

“Every citizen has the same right to get the qualified education.”

To improve the human quality in Indonesia, a high-quality education is needed. A high-quality education simply means it has better educational facilities than the low-quality education. Better facilities are important so that our education system is able to produce better students.

It is sad to know that our government is unable to provide its people with good education facilities. Around 65 percent of school buildings in East Jakarta are broken and less than 43 percent of school buildings in Central Java are in good condition. This situation causes more than half of Indonesian citizens can’t enjoy a good education. The fact is in 2004, more than 15,5 million Indonesian citizens can’t read and write.

As stated in the Universal Declaration of Human Rights, education is part of human rights. Indonesia also recognizes this right as stated in the Indonesian constitution in article 28C paragraph (1):

“Every person shall have the right to develop him/herself through the fulfillment of his/her basic needs, the right to get education and to benefit from science and technology, arts and culture, for the purpose of improving the quality of his/her life and for the welfare of the human race.”

This right is also stated in article 12 of Indonesian regulation no. 39 in year 1999, concerning Human Rights.

Our founding fathers realized that a good education is very important to escalate the quality of Indonesian human resources. Therefore, the paragraph 4 of preamble of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that one of many aims of our state is to educate the life of the people. This shows that Indonesia has been aware of the importance of education as a part of human rights.

However, this consciousness means nothing without any coordination and participation from all elements of this state; the government and the citizens, including us.

Picture was taken from here.

Thanks to Al Gore and other environmentalists the concern of global warming is rapidly growing throughout the world, mostly in the West. In America, for example, people talk this issue every day. At bookstores people are reading books and magazines giving them instructions how to be green and be part of a global movement to save the earth.

As a response to public awareness, industries are helping their customers to become greener and greener. Supermarkets are stocking their shelves with organic and eco-friendly products. Whole Foods Market, the world’s leading retailer of natural and organic food, is growing fast by giving its customers a promise that the food they buy will help saving the earth.

Despite the fact that U.S. government is still unwilling to sign the Kyoto Protocol, every day new organic products are filling supermarkets’ stock lists in America. Now they have organic apple, organic bread, organic burgers, organic lipstick, and a bunch of other organic products.

Someone once told me that organic chicken tastes better than the regular chicken. I got confused and complained, “How could that be?” She explained that an organic chicken is fed only with organic grains, never given any antibiotics and hormones, and raised in a stress-free environment. Now I know that a happy chicken tastes better. I later added, “We have that kind of chicken in our country too, it’s called ayam kampung.”

On my first visit to Whole Foods Market a cashier asked me when I was preparing to swipe my credit card, “Paper or plastic?” Looking like a fool I responded bluntly, “I don’t understand. I don’t want to buy paper or plastic, that will be all.”

Later I found out that she was asking me whether I wanted to have a plastic bag or a paper bag. The paper bag is considered eco-friendly since it’s recyclable. But, Whole Foods Market is doing further now by not asking that kind of question again. They have sacked all their plastic bags and only provide their consumers with paper and reusable bags. The company encourages its customers to bring their own bags by taking 5 cents to 10 cents off the bill for each.

The reason Whole Foods Market implements this strategy is because the company claims it’s what their consumers demand and more importantly is the fact that a disposable plastic bag takes more than a thousand years to break down in a landfill.

A thousand years for a plastic bag! That’s huge.

But now, what does it mean that we should be green? Is dumping plastic bags enough to stop the global warming? And does buying organic food and other eco-friendly products will actually help this earth? Or is it just another trend like other frenzies that will always come and go?

Are we really sincere in helping this earth when we buy an organic milk or locally planted fruits? Whatever the reason is, it is important to understand that the issue of global warming is something real and needs to be taken seriously by every living person in this world, including Indonesians.

The discussion of global warming is not merely about how organic our food is or how much we can disassociate ourselves from plastic bags but also how we can solve the energy crisis and other issues too.

I know it’s not easy for most Indonesians to be concerned in this matter since they are struggling hard just to find food to eat. Indonesians who live in small cities and villages, for example, know exactly how the environment is part of their lives. But when they have to choose between saving the earth or having no food to eat, the result is something that all environmentalists don’t wish to dream about.

It is sad to know that according to Time’s Michael Grunwald in his recent article “The Clean Energy Scam” Indonesia is the third world’s top carbon emitter due to its deforestation. The irony is, most trees are cut down because investors backed by politicians and local governments are pouring their money into the palm oil industry in the name of biofuels.

And while many politicians believe that biofuels might be the answer for the energy crisis, not many people know that biofuels are actually making things worse.

Saving the earth is not an easy job. Relying this issue entirely on our central government is certainly not enough. Every one of us has to be creative and sincere. Making sure that your own environment is clean is good, but it’s not enough. The earth wants you to spread the news that saving the earth is not just something cool but it’s a must.

It’s time for us to be green.

“A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century”

Setelah Laporan the President’s Commission on Excellence in Education, “A Nation At Risk: The Imperative for Education Reform” pada tahun 1983, gelombang reformasi pendidikan di AS terus bergulir. The Carnegie Task Force on Teaching as a Profession menerbitkan laporan “A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century” pada 6 Mei, 1986. Intinya, laporan itu menekankan bahwa menghadapi abad mendatang perlu dikembangkan sebuah profesi yang bertanggungjawab merancang ulang sekolah dan mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan yang akan datang. Task Force mengusulkan segera dikembangkan standardisasi dan sertifikasi profesi guru dan dibentuknya National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Dengan dukungan penuh dari semua pihak, NBPTS akhirnya terbentuk pada tahun 1987.

NBPTS bukan organisasi pemerintah, bersifat non-profit, independen, nonpartisan, dan dikelola oleh dewan direktur yang berasal dari praktisi. Mayoritas yang duduk dalam dewan direktur adalah guru kelas. Misi NBPTS antara lain memelihara standar tinggi dan rigor tentang apa yang harus diketahui dan apa yang dapat dilakukan oleh guru, menawarkan sistem sertifikasi secara sukarela kepada guru yang memenuhi standar profesi, dan mengadvokasi reformasi pendidikan dengan mengintegrasikan National Board Certificate (NBC) dalam sistem pendidikan Amerika, serta mengoptimalkan peran guru yang telah mendapat sertifikat profesi.

Implementasi sertifikasi baru dimulai pada tahun 1992. Untuk pertama kali NBPTS menawarkan jasa sertifikasi hanya untuk dua bidang keahlian. Sejak saat itu, sistem sertifikasi NBC terus berkembang, melayani sekitar 2,5 juta orang guru, 14.000 school districts, ribuan sekolah swasta, 50 negara bagian dan 1.200 fakultas pendidikan. NBC dikembangkan oleh guru, dari guru, dan untuk guru sebagai simbol profesionalisme mengajar. Ditawarkan secara sukarela, dan berlaku selama 10 tahun. NBC merupakan komplemen, bukan menggantikan, lisensi mengajar yang dikeluarkan oleh negara bagian. NBC merupakan lanjutan dari lisensi dan sertifikasi negara bagian. Lisensi negara bagian, kabupaten (school district), atau yang dikembangkan pada tingkat sekolah pada intinya merupakan persyaratan minimal menjadi seorang guru.

Dalam lima tahun pertama, NBPTS konsentrasi pada riset untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan standar profesi guru. Dasar pengembangan standar profesi guru adalah; ”Apa yang harus diketahui dan harus dapat dilakukan oleh guru?” Dari pertanyaan dasar itu dirumuskan lima proposisi. Dari lima proposisi di bawah ini lalu dikembangkan berbagai standar profesi guru untuk berbagai kelompok umur siswa dan berbagai disiplin ilmu.

A. Guru mempunyai komitmen terhadap siswa dan kegiatan belajar siswa;

1. Guru mengetahui perbedaan individu dan melakukan penyesuaian dalam pendekatan mengajarnya;
2. Guru mempunyai pemahaman bagaimana siswa akan berkembang dan belajar;
3. Guru memperlakukan siswa secara adil;
4. Misi guru jauh melebihi dari hanya sekedar pengembangan kapasitas kognitif siswa

B. Guru menguasai mata pelajaran yang diajarkan dan mengetahui cara mengajarkannya kepada siswa;

1. Guru memahami bagaimana ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang diajarkan diciptakan, dikelola, dan dihubungkan dengan displin ilmu lain;
2. Guru mempunyai pengetahuan khusus tentang cara menyampaikan mata pelajaran kepada siswa;
3. Guru mampu mengarahkan berbagai jalan untuk menuju ilmu pengetahuan.

C. Guru bertanggungjawab dalam mengelola dan memonitor kegiatan belajar siswa;

1. Guru menggunakan metode yang beragam untuk mencapai tujuannya;
2. Guru mengelola kegaiatan belajar dalam kelompok;
3. Guru memotivasi siswa;
4. Guru mengevaluasi kegiatan belajar siswa secara teratur;
5. Guru selalu mengingat tujuan utamanya.

D. Guru berfikir secara sistimatis dalam melaksanakan tugasnya dan belajar dari pengalaman;

1. Guru senantiasa selalu dihadapkan pada pilihan sulit untuk menguji pertimbangannya;
2. Guru meminta saran dari pihak lain dan berupaya mendapatkan beasiswa atau kesempatan riset untuk memperbaiki praktek mengajarnya;

E. Guru merupakan anggota masyarakat pembelajar

1. Guru memberikan sumbangan pada efektivitas sekolah dengan berkolaborasi dengan profesi lain;
2. Guru berkolaborasi dengan orang tua;
3. Guru memanfaatkan dengan baik sumber daya masyarakat.

Mekanisme Sertifikasi

Menjadi seorang guru di AS harus punya kualifikasi minimum bachelor’s degree (S-1) dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Beberapa negara bagian mensyaratkan program pelatihan lebih lanjut. Repotnya, setiap negara bagian mempunyai program lisensi dan sertifikasi sendiri-sendiri. Beberapa sekolah keguruan (semacam FKIP) sudah mengadopsi program lisensi dan sertifikasi negara bagian ke dalam kurikulumnya, sehingga setelah 4-5 tahun menempuh program pendidikan, mahasiswa lulus dan mendapat lisensi mengajar di negara bagian ybs. Bagi lulusan dengan disiplin ilmu non kependidikan yang berminat menjadi guru, harus mengambil “post-collegiate program.” Lisensi mengajar punya masa efektif dan harus diperbaharui jika sudah mendekati kadaluwarsa.

National Board Certificate (NBC) ditawarkan secara sukarela, bukan kewajiban. NBC diambil setelah mendapat lisensi dan sertifikasi mengajar dari negara bagian. Guru yang berminat mendapat NBC harus mengumpulkan portfolio, termasuk videotape kegiatan mengajar dan hasil kerja siswa, dan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan di pusat pengujian. Biaya sertifikasi cukup mahal, yaitu $2.300.

Portfolio terdiri dari berbagai hal hasil pekerjaan guru disertai dengan bukti-buktinya. Dalam portfolio itu, seorang guru diharapkan dapat menjelaskan, menganalisis, menerangkan, dan melakukan refleksi dalam praktek mengajarnya. Portfolio bukan hanya menyangkut kegiatan di dalam kelas tetapi juga kegiatan di luar kelas dan di masyarakat. Portfolio yang bagus mampu mencerminkan standar profesi guru dan mengajukan bukti-bukti keberhasilan. Waktu yang diperlukan oleh guru untuk mengumpulkan portfolio antara 200-400 jam.

Setelah mengumpulkan portfolio, seorang guru yang berminat mendapatkan NBC dapat mengambil ujian tertulis yang tersebar di lebih dari 300 pusat pengujian. Fokus pengujian mengevaluasi pemahaman guru terhadap ilmu pengetahuan dari mata pelajaran yang diajarkan (content knowledge). Sistem pengujian dan penilaian dilakukan secara otomatis dengan komputer.

NBC hanya berlaku 10 tahun. Ada sekitar 16.000 lebih guru pemegang NBC dari total 2,5 juta guru, atau baru 0,64%. Sebelum berakhir, guru pemegang NBC diharapkan memperpanjang dengan mulai mengerjakan “the Profile of Professional Growth,” sebuah portfolio lanjutan yang lebih menarik. Biaya perpanjangan sertifikat $1.150.

Asosiasi profesi guru di Amerika banyak dan beragam, dari yang hanya bersifat perserikatan (“union”), quazi-professional sampai profesional. Sistem sertifikasi yang dikembangkan National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) mendapat dukungan dari berbagai asosiasi profesi guru yang ada. Dukungan dan insentif juga datang dari pemerintah negara bagian, school district, dan masyarakat. Seluruh 50 pemerintah negara bagian memberikan dukungan peraturan, undang-undang, kebijakan, dan insentif bagi guru yang mengantongi NBC. Universitas memberikan dukungan berupa beasiswa atau course credit. Masyarakat memberikan dukungan dengan memberikan grant, program pinjaman, dsb.

Sertifikasi Guru di Indonesia

Standardisasi dan sertifikasi profesi guru merupakan jantungnya reformasi pendidikan. Indonesia sudah berhasil melangkah maju dengan melahirkan undang-undang guru dan dosen pada tahun 2006, sebuah tonggak sejarah yang menempatkan guru dan dosen sebagai profesi sebagaimana halnya dokter, insinyur atau lainnya. Hal ini akan mengubah persepsi masyarakat terhadap guru menjadi lebih positif, membangun kembali kepercayaan diri guru, menarik minat orang-orang kelas satu untuk mengambil profesi guru, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah.

Namun demikian, implementasi standardisasi dan sertifikasi guru nampaknya akan menghadapi awal yang sulit. Populasi guru yang mencapai 2,7 juta yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia merupakan tantangan yang sangat besar. Apalagi batas waktu yang diberikan untuk mensertifikasi seluruh guru itu hanya 10 tahun. Sementara itu, komunitas guru (asosiasi profesi guru) di daerah-daerah belum terbentuk dan belum mengambil inisiatif ke arah itu. Pemerintah akhirnya melakukan lebih banyak dari yang seharusnya, merumuskan standar profesi, kode etik, standar kompetensi setiap mata pelajaran, mengembangkan mekanisme pelaksanaan sertifikasi dan menyediakan seluruh anggarannya.

Implikasi standardisasi dan sertifikasi guru yang paling utama bagi guru ialah peningkatan kesejahteraan. Pemberian tunjangan profesi akan merupakan tambahan signifikan sehingga penghasilan guru yang bersertifikasi akan menjadi dua kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Sehingga jika seluruh pegawai negeri sipil diurut berdasar penghasilan, maka guru dan dosen akan menempati urutan paling atas. Perubahan landscape penghasilan ini di masa yang akan datang akan menarik lulusan sekolah menengah yang berprestasi tinggi untuk mengambil program pendidikan guru dan memasuki profesi guru.

Implikasi anggaran dari pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen sangat luar biasa. Anggaran pendidikan nasional akan segera tersedot untuk membayar tunjangan profesi sebagaimana dijanjikan oleh undang-undang. Sangat luar biasa karena Pemerintah dituntut membayar tunjangan profesi bukan hanya bagi guru negeri tetapi juga guru swasta. Ini memang luar biasa, karena di luar kebiasaan. Pemerintah Amerika yang kaya raya pun tidak bermurah hati seperti itu.

Seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan pedagang kakilima (PKL) di perkotaan Indonesia. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban ini kadangkala melalui bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pemerintah pun dihujatnya dan masalah PKL ini disebutkan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin.

Benarkah fenomena PKL ini sebagai wujud kurangnya lapangan kerja bagi penduduk miskin? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kemukakan konsep informalitas perkotaan (urban informality) sebagai kerangka pikir untuk memahami fenomena PKL yang terjadi di kawasan perkotaan.

Informalitas Perkotaan

Konsep informalitas perkotaan ini tidak terlepas dari dikotomi sektor formal dan sektor informal yang mulai dibicarakan pada awal tahun 1970-an. Fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Persentase sektor informal di negara-negara Dunia Ketiga seperti di Amerika Latin, Sub-sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara dan Asia Selatan berkisar antara 30-70 persen dari total tenaga kerja. Di Indonesia, menurut data Indikator Ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), November 2003, 64,4 persen penduduk bekerja di sektor informal. Di pedesaan, sektor informal didominasi oleh sektor pertanian (80,6 persen), sementara di perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan (41,4 persen).

Meskipun pembahasannya telah dilakukan lebih dari tiga puluh tahun, tidak ada konsensus mengenai definisi pasti dari sektor informal (Maloney, 2004). Pengertian sektor informal ini lebih sering dikaitkan dengan dikotomi sektor formal-informal. Dikotomi kedua sektor ini paling sering dipahami dari dokumen yang dikeluarkan oleh ILO (1972). Badan Tenaga Kerja Dunia ini mengidentifikasi sedikitnya tujuh karakter yang membedakan kedua sektor tersebut: (1) kemudahan untuk masuk (ease of entry), (2) kemudahan untuk mendapatkan bahan baku, (3) sifat kepemilikan, (4) skala kegiatan, (5) penggunaan tenaga kerja dan teknologi, (6) tuntutan keahlian, dan (7) deregulasi dan kompetisi pasar.

Pembahasan dikotomi tersebut acapkali mengabaikan keterkaitan sektor informal dengan aspek ruang dalam proses urbanisasi. Padahal seperti dapat kita amati di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang lainnya, perkembangan sektor informal seiring dengan urbanisasi dan perubahan ruang perkotaan.

Ananya Roy dan Nezar Alsayyad (2004), melalui bukunya Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia, mengenalkan konsep informalitas perkotaan sebagai logika yang menjelaskan proses transformasi perkotaan. Mereka tidak menekankan dikotomi sektor formal dan informal tetapi pada pengertian bahwa informalitas sebagai sektor yang tidak terpisah dalam struktur ekonomi masyarakat. Menurut mereka, informalitas ini adalah suatu moda urbanisasi yang menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi dan ruang di kawasan perkotaan.

Menurut pengamatan mereka pada kota-kota di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia, perumahan dan pasar lahan informal tidak hanya merupakan domain bagi penduduk miskin tetapi penting pula untuk penduduk kelas menengah. Demikian pula dengan sektor-sektor informal yang baru banyak berlokasi di pinggiran kota. Dapat dikatakan bahwa perkembangan kawasan perkotaan disebabkan oleh urbanisasi informal.

Teori-teori Perkotaan

Terdapat dua teori perkotaan yang dikenal saat ini: Sekolah Chicago Sosiologi Perkotaan (the Chicago School of Urban Sociology) dan Sekolah Los Angeles Geografi Perkotaan (the Los Angeles School of Urban Geography) didasarkan pada fenomena perkotaan yang terjadi pada kota-kota di negara maju (Chicago dan Los Angeles). Kedua sekolah perkotaan ini telah mendominasi wacana dalam perkotaan dan urbanisasi, bukan hanya di Amerika Serikat dan Eropa tapi juga di negara-negara berkembang.

Sekolah Chicago Sosiologi Perkotaan yang dikembangkan pada awal tahun 1920-an menjelaskan perkembangan perkotaan dikendalikan oleh migrasi yang menghasilkan pola-pola ekologis seperti invasi, survival, asimilasi, adaptasi dan kerjasama. Sekolah Los Angeles Geografi Perkotaan digagaskan pada akhir tahun 1990-an untuk menjelaskan perkembangan metropolitan Los Angeles di era postmodern yang menekankan pentingnya peran ekonomi kapitalis dan globalisasi ekonomi politis.

Dominasi kedua sekolah perkotaan tersebut, khususnya Sekolah Chicago, dalam wacana perkembangan perkotaan di negara-negara berkembang sedikit banyak berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang perkotaan di negara-negara tersebut. Praktek-praktek perencanaan yang direplikasi melewati dikotomi negara maju dan berkembang adalah hal lumrah terjadi. Sejauh replikasi tersebut relevan dengan kondisi negara-negara berkembang, tidaklah hal tersebut menjadi masalah. Namun tidaklah demikian dengan fenomena perkembangan sektor informal di tengah-tengah pesatnya perkembangan perkotaan di negara-negara berkembang. Kedua sekolah perkotaan tersebut tidak menjawab fenomena sektor informal di negara-negara berkembang.

Pedagang Kakilima di Perkotaan

Memakai konsep informalitas perkotaan dalam mencermati fenomena PKL di perkotaan mengubah perspektif terhadap keberadaan mereka di perkotaan. Mereka bukanlah kelompok yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah satu moda dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan.

Menjawab pertanyaan yang saya ajukan di awal tulisan ini, PKL bukanlah wujud dari kurangnya lapangan pekerjaan di perkotaan. Lapangan pekerjaan yang mereka lakukan adalah salah satu moda transformasi dari masyarakat berbasis pertanian ke industri dan jasa. Mengingat kemudahan untuk memasuki kegiatan ini berikut dengan minimnya tuntutan keahlian dan modal usaha, penduduk yang bermigrasi ke kota cenderung memilih kegiatan PKL.

Ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal bukanlah satu-satunya indikator ketersediaan lapangan kerja. Keberadaan sektor informal pun adalah wujud tersedianya lapangan kerja. Cukup banyak studi di negara-negara Dunia Ketiga yang menunjukkan bahwa tidak semua pelaku sektor informal berminat pindah ke sektor formal. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaannya adalah lebih menarik ketimbang menjadi pekerja di sektor formal.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL.

Dominasi Sekolah Chicago dalam praktek perencanaan kota di negara-negara Dunia Ketiga termasuk di Indonesia menyebabkan banyaknya produk tata ruang perkotaan yang tidak mewadahi sektor informal. Kegiatan-kegiatan perkotaan didominasi oleh sektor-sektor formal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Alokasi ruang untuk sektor-sektor informal termasuk PKL adalah ruang marjinal. Sektor informal terpinggirkan dalam rencana tata ruang kota yang tidak didasari pemahaman informalitas perkotaan.

Penutup

Fenomena PKL yang muncul di perkotaan di Indonesia seyogyanya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pergeseran sistem ekonomi dari yang berbasis pertanian ke industri dan jasa menyebabkan terjadinya urbanisasi seiring dengan intensitas sektor informal. Pemahaman informalitas perkotaan dalam mencermati masalah sektor informal termasuk PKL akan menempatkan sektor informal sebagai bagian terintegral dalam sistem ekonomi perkotaan. Salah satu wujud pemahaman ini adalah menyediakan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL.

Artikel ini dimuat oleh Koran Tempo pada Sabtu, 22 Maret, 2008 dan ditulis oleh Muhammad Nur Rochmi.

Mengadopsi dari luar negeri. Itulah yang dilakukan Jakarta Butuh Revolusi Budaya (JBRB) dalam kegiatannya. Program Berburu (Berbudaya Itu Seru), misalnya, digarap dengan merujuk pada budaya masyarakat Washington, DC, Amerika Serikat. “Yang baik saja yang kami ambil,” kata Rusdi Indradewa, Ketua JBRB.

Dalam program Berburu, anak-anak bimbingan komunitas diajak antre dan membuang sampah pada tempatnya. Gerakan seperti ini juga dilakukan sebagian warga Washington, DC.

Di ibu kota Amerika Serikat itu, kata Tasa Nugraza Barley, salah seorang penggagas JBRB, setiap taman tampak begitu bersih. “Padahal petugas kebersihan sangat minim,” tulisnya dalam surat elektronik kepada Tempo. Warga di sana, dia menambahkan, tidak akan membuang sampah seenaknya. Jika tidak menemukan tempat sampah, mereka akan membuangnya di rumah.

Warga di Washington, kata Tasa, juga tertib dan rela antre. Suatu saat, pada 2006, Tasa menumpang bus ke luar kota. Sesampai di kota tujuan, rupanya tidak tersedia halte khusus bus. Bus hanya akan berhenti di pinggir trotoar. Hebatnya, calon-calon penumpang otomatis membentuk baris antrean. Padahal tidak ada petugas bus yang memberikan instruksi.

Coba bandingkan dengan kondisi di Jakarta. “Alamak,” kata Tasa, “Bikin antrean tanpa bantuan petugas jelas sangat sulit terjadi.”

Artikel ini dimuat oleh Koran Tempo pada Sabtu, 22 Maret, 2008 dan ditulis oleh Muhammad Nur Rochmi.

Sudah enam bulan terakhir Arief Prasetyo menekuni bahasa Inggris. Dia, yang sebelumnya cuma paham thank you dan hello, kini telah menguasai sejumlah kata dalam bahasa asing itu. Si buyung 7 tahun itu sekarang fasih melantunkan lagu Brother John. “Saya suka belajar bahasa Inggris,” ujar siswa kelas II Sekolah Dasar Negeri Selong 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu.

Bersama puluhan teman sekolahnya, Arief menggeluti bahasa Inggris setiap akhir pekan. Mereka dibimbing sekelompok anak muda dari komunitas Jakarta Butuh Revolusi Budaya (JBRB), sebuah perkumpulan yang lahir karena keprihatinan atas kondisi Jakarta yang centang-perenang.

Komunitas ini bermula dari More Power Indonesia. Ini kelompok anak kampus dari berbagai daerah yang bertujuan saling menganjurkan kebiasaan positif, seperti tertib lalu lintas dan membuang sampah pada tempatnya. Namun, perkumpulan yang didirikan pada 2005 itu kurang berkembang. Hingga dua tahun setelah kelahirannya, kebiasaan positif yang mereka dengungkan tak bisa memberi pengaruh terhadap lingkungan sekitar. “Kami membaik, tapi lingkungan sekitar tak berubah,” kata Rusdi Indradewa, Ketua JBRB.

Pada 30 Juni 2007 mereka memutuskan mengubah More Power Indonesia menjadi Jakarta Butuh Revolusi Budaya. Tujuannya, memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar. “Prinsipnya, mulai dari kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang,” kata Rusdi.

Prinsip itu diterapkan dalam bentuk beragam kegiatan. Program Berburu (Berbudaya Itu Seru), misalnya, adalah usaha pembibitan budaya positif bagi anak-anak. Ada lima tema yang ditanamkan melalui diskusi, simulasi, bernyanyi, dan bermain. Kelima tema itu adalah berbudaya tertib, mencintai lingkungan, menghargai sesama, rajin membaca, dan mencintai budaya Indonesia.

Lalu ada Rumah Cerdas. Ini program perpustakaan umum milik komunitas yang bermarkas di Tulodong House, Jalan Tulodong Atas 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. “Fasilitasnya lebih homey, seperti di rumah sendiri,” kata Rusdi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan budaya baca dan kualitas pendidikan. Rencananya, akan ada lima rumah untuk program Rumah Cerdas di Jakarta. “Satu Rumah Cerdas di tiap wilayah kota madya,” tutur dia.

Anggota komunitas yang memiliki situs di http://jakartabutuhrevolusibudaya.com ini membiayai kegiatan mereka dari kantong pribadi. “Kami bantingan,” kata Rusdi. Namun, pengumpulan uang dengan cara itu kadang tidak maksimal. Mereka pun berencana mencari dari sumber lain. “Kami sedang mengusahakan penggalangan dana,” dia mengimbuhkan.

Tak cuma soal dana yang seret, kendala juga datang dari anggota sendiri. “Banyak anggota yang datang dan pergi,” kata Rusdi. Salah satu sebabnya adalah anggota merasa terkungkung indikator kesuksesan dalam aktivitas komunitas ini. Misalnya nilai rapor siswa yang dibimbing jelek. Padahal mereka sudah ikut bimbingan belajar bahasa Inggris dan matematika. “Kondisi ini melemahkan semangat anggota,” kata Rusdi.

Saat ini JBRB memiliki 11 orang anggota di Washington, Amerika Serikat, 3 orang di Australia, dan 36 orang anggota aktif di Jakarta, dengan kisaran umur anggota perkumpulan dari 19 tahun hingga 25 tahun. Mereka datang dari berbagai latar belakang, seperti pelajar, mahasiswa, dan profesional.

Ismail, 22 tahun, misalnya. Pegawai swasta ini menyatakan ikut bergabung karena prihatin dengan anak muda zaman sekarang yang cuek terhadap masalah sosial. “Mereka lebih berorientasi materialistik,” kata lelaki asal Magelang, Jawa Tengah, itu.

Kondisi ini, menurut Ismail, akan semakin memperburuk Jakarta. Untuk itu, Ismail bersama anggota lain komunitas ini ingin mengubah Jakarta dan Indonesia menjadi lebih baik. “Entah kapan. Yang jelas, kami yakin kami bisa,” kata Rusdi.